Maluku, Keizalinnews.Com,- Anggaran Karang Taruna yang dikelolah dinas pendidikan tahun 2021, yang tidak jelas keberadaannya menjadi sorotan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,Maluku.
Sorotan tersebut, datang dari anggota DPRD SBT asal Fraksi Gerindra Contansius Kolatfeka mengatakan, anggaran yang dikucurkan ke beberapa karang taruna di SBT sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan anggarannya bodong.
“Ini penting untuk menjadi pertimbangan, agar segera membentuk panitia khusus ( Pansus) guna mengawasi semua kegiatan-kegiatan bodong tersebut.” ungkapnya pada rapat DPRD bersama pemerintah daerah di ruang sidang DPRD, Kamis (19/8/2021).
Menurutnya,ada item-item kegiatan yang tidak ada dalam batang tubuh APBD, selaku anggota tim badan anggaran DPRD, saya sampaikan yang mana ada item-item kegiatan yang tidak di bahas bersama TAPD Pemda SBT namun tiba – tiba kegiatan itu ada. Ada apa sebenarnya ?, Saya kira ini dapat menjadi perhatian serius TAPD pemerintah daerah.” tanya kesalnya.
Ia menambahkan, pembagian pembangunan di SBT mesti merata untuk semua kecamatan, sehingga tidak terkesan menganak emaskan kecamatan-kecamatan tertentu. Ini yang menjadi problem dan ketidakadilan pemerintah daerah
” Pembagian kue pembangunan dalam bentuk kebijakan anggaran harus merata di semua kecamatan, misalnya karang taruna semua kecamatan harus dapat pula.
Semua kecamatan punya pemuda, seharusnya pembagian karang taruna merata ke semua kecamatan yang ada.bukan hanya untuk kecamatan tertentu saja, dan anggaran itu tidak pernah dibahas
Dan nama-nama karang taruna tidak pernah sebutkan dalam rapat pembahasan anggaran, sehingga saya kira ini menjadi titik serius untuk kita tanggapi,” tegas Kolatfeka.
Politisi partai Gerindra SBT ini, menyampaikan. Saya akan berkoordinasi dengan pihaknya fraksi – fraksi yang ada guna mendorong agar DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah terkhusus anggaran karang taruna.
Harus terang benderang, soal pengalokasian anggaran karang taruna ini. DPRD punya tugas sebagai pengawasan soal itu, sehingga tidak terbangun opini yang men anak emas, perak dan perunggu warga di SBT. ” Kita semua punya hak yang sama untuk memperoleh kue-kue pembangunan itu,” Cetusnya
