SBB, Maluku, Keizalinnews. Com, – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( F – PKB DPRD ) kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB), Maluku soroti beberapa poin masalah atas hasil pembahasan antara banggar DPRD dan mitra kerja OPD lingkup Pemkab Seram Bagian Barat.
Masalah yang menjadi sorotan itu disampaikan lewat paripurna penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021, pada Sabtu, 21 Agustus 2021.
Ketua fraksi PKB DPRD SBB Taher Bin Ahmad disampaikannya, Ada beberapa poin masalah penting yang menjadi sorotan fraksi PKB, yakin pengadaan kapal cepat Pemda SBB yang pula masalah yang urgen yang seharusnya menjadi perhatian Pemda SBB.
” Selain itu, BTT penanganan COVID-19, asset daerah dan PAD yang sangat berdampak terdahap pendapatan daerah.” tuturnya.
Dikatakan Taher, sedangkan untuk belanja modal pengadaan kapal dinas pemda kabupaten SBB, yang menjadi bahan pembicaraan sampai saat ini dinas terkait harus merujuk kepada kontrak yang telah di tanda tangani dan wajib hukumnya untuk denda keterlambatan pekerjaan
” Dan harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo kontrak, dan semoga secepatnya masalah kapal pemda ini biasa sesegera mungkin selesai.” Cetusnya.
Dengan masih adanya temuan keterlambatan pekerjaan oleh BPK, dengan itu fraksi PKB berharap kedepannya dalam sisi perencanaan baik perencanaan pada dinas maupun perencanaan kontraktual lebih di perhatikan.
” Dan untuk perencanaan kontraktual supaya lebih awal di lelangkan atau lelang pradipa agar pekerjaan fisik lebih banyak memiliki waktu dalam penyelesaian pekerjaan pada tahun berjalan.” katanya.
Dan serta pula penggunaan BTT dalam penanganan covod 19 harusnya rincian penganggaran dan penggunaannya di laporkan ke DPRD tanpa di minta akibatnya dalam rapat pembahasan beberapa hari kemarin bersama badan anggaran DPRD ada kesalahan teknis terkait data yang di sajikan walaupun pada akhirnya ada titik temunya.” tambah Taher
Fraksi PKB juga soroti peningkatan PAD yang sampai itu belum maksimal yang dilakukan oleh OPD terkait dengan target yang sudah diangkakan, oleh itu fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan dan atau solusi penyelesaian asset daerah, serta menggali sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
Dan meminta kepada OPD penyumbang PAD untuk lebih keras lagi bekerja. kita kebobolan dalam pendapatan galian C yaitu pada proyek fisik APBD Provinsi maupun APBN yang pengelolaan keuangannya bukan pada kas daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
” Dan ironis sekali sampai saat ini penyumbang PAD terbesar kita masih pada orang sakit atau pada rumah sakit umum daerah.” pungkasnya.
