KeizalinNews Aceh Timur.Apabila sangat tertutupnya Informasi Data Aset dan Pendapatan Asli daerah Aceh Timur menjadi tanda tanya besar buat kita semua masyarakat Aceh Timur dan khususnya Dpd Gmpk Aceh Timur 10/09/21.
Karena Pada dasarnya Gmpk Aceh Timur ingin membantu Pemerintah mengawal dan mendata aset aceh timur supaya tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan seperti mengawal anggaran pemeliharaan supaya tepat sasaran, pengalihan aset serta pendapatan daerah pada bidang pengelolaan Aset daerah guna mendongkrak PAD Aceh Timur Lebih Tinggi untuk kesejahteraan Masyarakat Aceh Timur masa akan datang.
Khaidir S.E S.H selaku ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi GMPK di Aceh Timur sangat menyesalkan dan menyangkan tindakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Timur selaku pembantu PPID utama Kabupaten Aceh Timur yang mengabaikan UU No 14 Tahun 2008 dan Putusan Komisi Informasi Aceh membuat citra pemerintahaan jadi tercoreng dimata intansi publik.
Hal demikian sangat tidak etis dan memalukan Pembangkangan terhadap keterbukan informasi pablik karena sudah sepatutnya setiap ASN yang disumpah serta digaji oleh negara senantiasa berkerja secara profesional, terbuka dan patuh kepada undang undang yang berlaku dinegara Republik Indonesia.
Khaidir meminta kepada Bupati dan Sekda Aceh Timur membina bila perlu memberikan sanksi berat kepada setiap OPD yang mengabaikan UU KIP yang Berujung Gugatan Ke Komisi Informasi Aceh dan Kepengadilan Tinggi Tata Usah Negara Dibanda Aceh.
Pendaftaran Gugatan ke PTUN untuk memberi pelajaran dan pemahaman hukum kepada Seluruh Badan publik Aceh Timu khususnya Kepala BPKD Aceh Timur, tahun 2022 Khaidir selaku ketua Gmpk Aceh Timur sangat konsisten dalam memperjuangkan keterbukaan informasi pablik dengan terus mendorong badan publik terbuka dangan cara mensosialisasikan ke seluruh OPD di Aceh Timur.
(NZ)
