Keizalinnews.Com – Kota Depok – Jakarta’ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Salim Lira Konawe, Merekomendasikan Ke DPP agar bijak menyikapi persoalan Daerah khususnya di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin, (19/06/23) Pagi.
Kegiatan yang dihadirinya bersama Gubernur LSM LIRA di Depok dakam rangka HUT LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang ke 18 tahun dan menggelar berbagai rangkaian kegiatan yaitu; Pengukuhan Pengurus Bela Cipta LIRA (BCL) dan Pengukuhan DPW LBH LSM LIRA Jatim serta Sosialisasi BPJS ketenagakerjaan , BPJS Kesehatan hingga Pengukuhan Komisi Nasional Disabilitas. Bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok_Jakarta,”tandasnya.
Agus Salim, selaku Sekda LSM Lira Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat di konfirmasi awak media online Keizalinnews.Com melalui Via Telephone selulernya mengatakan bahwa, dengan adanya HUT LSM Lira yang ke 18 tahun ini, kami mengharapkan supaya kedepan LSM LIRA ini sebagai Lembaga yang Betul – betul menyikapi terkait persoalan – persoalan yang ada di Indonesia, terutama hari ini yang merajalela adalah Korupsi,”Pungkasnya.
Ditambahkannya, hadirnya LSM LIRA, kami dari pengurus DPD ditingkat Kabupaten. Meminta kepada Pimpinan DPP, agar lebih bijak memantau kebijakan dari Pusat, Kementerian yang akan diturunkan ke daerah, terutama di Wilayah Kabupaten Konawe, yang salah satu Wilayah tempat Pertambangan Nikel dan Pertanian. (ujarnya)
Lanjut, Agus salim menyampaikan sebenarnya di disini didaerah Konawe adalah salah satu akses komunikasi tidak trasfaran, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan terkait Ijin Usahs Pertambangan (IUP) yang belum ada RKB nya, itu harus ditayangkan dan sampai hari ini masih banyak. Lebih terkhusus di Kabupaten Konawe, yang dinilai belum memiliki RKB nya namun melakukan explorasi. (Katanya)
Kami sangat mengharapkan, Kepada DPP lebih serius lagi dalam menyikapi persoalan yang ada di daerah kami, sebab giat Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu luar biasa dan menjadi aset untuk Indonesia. (Tutupnya)
